Presiden Prabowo Usulkan Penghapusan Pilkada, YC Kenawas : Kemunduran Demokrasi

AndalasNews (12/14) – Sempat diisukan beberapa waktu lalu, gagasan penghapusan Pilkada mulai menarik perbincangan yang lebih luas. Melansir dari Media Indonesia, pemerintah beserta DPR menyatakan dukungan penuh ide tersebut.

Tepat 12 Desember kemarin, Prabowo sempat menyebut usulan penghapusan pilkada. Hal tersebut ia sampaikan bersamaan dengan momentum Kongres Golkar. Turut hadir juga Ketua UmumGolkar Bahlil Lahadalia dalam folum tersebut. Presiden beranggapan selama ini proses pilkada memakan banyak sekali anggaran negara. 

Mengutip siaran Reuters, ia berkata  "Kita merasakan demokrasi yang kita miliki...ada yang perlu kita perbaiki bersama,". 

"Berapa triliun yang dihabiskan dalam satu atau dua hari?", sambungnya saat pidato di kongres Golkar.

Presiden Prabowo mewacanakan kembali sistem pemilihan kepada darerah era Orba (Orde baru), di mana pemimpin daerah dipilih oleh legislator daerah. Hal ini ia maksudkan untuk mengalihkan pagu anggaran untuk peningkatan sarana dan makanan di sekolah. 

Menyikapi hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengklaim wacana itu telah muncul bahkan sejak era pemerintahan Jokowi. Ia juga menambahkan pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya tidak terlepas dari sejumlah permasalahan. Ia menerangkan pelaksanaan pilkada langsung banyak memunculkan masalah, mulai dari dugaan pelanggaran demokrasi, inefisiensi biaya, hingga kemunculan konflik antar kelompok di daerah.

Diakui, minat partisipasi dalam pilkada tahun ini menurun tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, sebagian analis mengkhawatirkan wacana penghapusan pilkada langsung. Melansir dari Reuters, mereka menilai wacana tersebut kontraproduktif bagi demokrasi Indonesia, jika hanya beralasan menurunnya tingkat partisipasi pemilih..

Analis politik senior, Yoes C. Kenawas, angkat bicara merespon wacana penghapusan pilkada langsung yang terus bergulir ini. "Ide Prabowo tidak masuk akal. Itu jalan pintas, ... Ini bisa menjadi kemunduran bagi demokrasi Indonesia." ujarnya sembari menyamakannya dengan era Orde Baru.

Sebagai informasi, DPR pernah menge;uarkan kebijakan penghapusan pilkada langsung pada 2014 silam. Sidang Paripurna DPR RI pada 24 September 2014 memutuskan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung. Namun, kebijakan tersebut tak kunjung terealisasikan, karena mendapat gelombang protes besar-besaran dari masyarakat.