2 Bulan Pemerintahan Baru, Berikut Daftar Instansi yang Ajukan Tambahan Anggaran

AndalasNews (12/23) - Sejumlah instansi kementerian diisukan meminta penambahan anggaran program kerja untuk 2025 mendatang. Hal tersebut diklaim untuk menutupi dan menunjang kebutuhan anggaran untuk program-program strategis kementerian. 

Mulai dari jajaran kementerian koordinator hingga kementerian departemen, semua sepakat meminta penambahan anggaran untuk program kerja mereka. Melansir dari sumber Tempo, berikut daftar kementerian yang mengajukan penambahan anggaran beserta besarannya.

1. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran Rp505 miliar dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ia mengatakan anggaran ini untuk mewujudkan ambisi Presiden Prabowo Subianto mencapai swasembada pangan yang diakselerasi dari 2028 menjadi 2027

2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan tambahan dana Rp 64,2 miliar guna menyerap pegawai baru. Airlangga menjelaskan estimasi belanja operasional pegawai pada pagu anggaran TA 2025 belum mencakup kebutuhan penerimaan aparatur sipil negara (ASN) 2025

3. Menteri HAM Natalius Pigai

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR, Kamis, 31 Oktober 2024, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyebutkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk menuntaskan isu HAM di Indonesia. Nilai itu melampaui pagu anggaran Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp64 miliar. 

4. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengajukan tambahan anggaran Rp4 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk sejumlah program Kemlu, yakni diplomasi dan kerja sama internasional serta peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral.

5. Menteri PU Dody Hanggodo

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran Rp 60,6 triliun. Rinciannya, anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

7. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp273 miliar. Anggaran itu akan dialokasikan pada penguatan manajemen, fasilitas pendukung, pembangunan command center, hingga belanja pegawai.